Mediainovasinews.com – DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menargetkan pencapaian kembali status Universal Health Coverage (UHC) pada Januari 2027. Target tersebut mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (2/11/2026).
Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, mengapresiasi komitmen Wali Kota Depok, Supian Suri, yang secara langsung menyampaikan target pencapaian UHC pada awal 2027.
“Tadi kita mengapresiasi komitmen Pak Wali. Beliau sendiri yang mendeklarasikan bahwa tingkat UHC bisa dicapai pada Januari 2027,” ujar Ade.
Menurut Ade, komitmen tersebut merupakan langkah positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pemerataan akses terhadap pelayanan kesehatan.
DPRD APRESIASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Selain sektor kesehatan, DPRD juga memberikan apresiasi terhadap sejumlah program pembangunan infrastruktur yang menjadi perhatian Pemkot Depok.
Program tersebut meliputi penanganan kemacetan di wilayah Sawangan, pelebaran sejumlah simpang jalan, serta peningkatan konstruksi jalan di berbagai wilayah Kota Depok.
Ade menilai, pembangunan tersebut merupakan bentuk respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD dari masing-masing daerah pemilihan (dapil).
“Untuk infrastruktur, terutama pelebaran simpang dan konstruksi jalan, itu juga kita apresiasi. Termasuk kegiatan pembangunan di berbagai sudut kota yang merupakan aspirasi anggota dewan dari seluruh dapil,” ungkapnya.
DPRD juga mengapresiasi rencana Pemkot Depok dalam menangani persoalan sampah melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, sekaligus didukung target kinerja retribusi yang terukur.
Di bidang pendidikan, DPRD turut menyoroti komitmen pemerintah dalam mempertahankan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBD.
UHC JADI PRIORITAS APBD 2027
Sementara itu, Wali Kota Depok, Supian Suri, menegaskan bahwa pencapaian UHC menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut disampaikan saat memberikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Supian menjelaskan, Pemkot Depok akan memperkuat fasilitas kesehatan dan meningkatkan akses pelayanan agar semakin merata serta mudah dijangkau masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri, integrasi data kependudukan, serta penguatan alokasi anggaran bagi kelompok masyarakat rentan.
Pemerintah juga menargetkan tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 81 persen sebagai salah satu prasyarat pencapaian UHC.
“Pemerintah Kota Depok akan terus mendorong peningkatan kepesertaan BPJS Mandiri dan melalui integrasi data kependudukan maupun penguatan anggaran bagi kelompok rentan, diharapkan program ini bisa lebih tepat sasaran.
Target tingkat keaktifan minimal 81 persen sebagai prasyarat UHC yang menjadi aspirasi masyarakat melalui fraksi-fraksi DPRD pun akan kita penuhi,” kata Supian.
Kebijakan tersebut, lanjut Supian, juga diselaraskan dengan arahan Gubernur Jawa Barat melalui Surat Edaran Nomor 57/KU.03.03.01/Dinkes tertanggal 6 Mei 2026 tentang Sinergi Pembiayaan Kesehatan di Jawa Barat.
SIAPKAN ANGGARAN UNTUK LAYANAN DI LUAR BPJS
Tidak hanya mengejar target kepesertaan UHC, Pemkot Depok juga menyiapkan alokasi anggaran APBD untuk membantu pembiayaan layanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan.
Salah satunya untuk memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan bantuan pembiayaan dalam kondisi tertentu, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
“Termasuk pengalokasian anggaran karena ada beberapa kriteria yang tidak bisa difasilitasi BPJS Kesehatan untuk pembiayaan masyarakat, salah satunya KDRT dan beberapa kasus lainnya. Ini juga akan menjadi upaya kita memfasilitasi pembiayaan yang tidak di-cover BPJS Kesehatan,” jelasnya.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemkot Depok berharap target pencapaian kembali UHC dapat terealisasi pada Januari 2027. DPRD pun berharap komitmen tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan dan alokasi anggaran yang tepat, sehingga masyarakat semakin mudah memperoleh pelayanan kesehatan paparnya
(Niko)